Nganjuk – Pemerintah pusat menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dengan turun langsung ke lapangan melalui kegiatan peninjauan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa koperasi desa tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar berjalan aktif, produktif, dan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Peninjauan dilakukan oleh tim dari lintas kementerian dan lembaga strategis yang memiliki peran penting dalam penguatan kebijakan ekonomi, pembangunan desa, serta distribusi kebutuhan masyarakat. Adapun pejabat yang turut melaksanakan peninjauan di antaranya Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian Koperasi, Asisten Deputi Digitalisasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Direktur Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kementerian Keuangan, Direktur Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan Kementerian PUPR, Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi Kementerian Kesehatan, Direktur Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan, Direktur Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Pangan Badan Pengelola BUMN, Direktur Pengawasan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BPKP, Managing Director Business 2 Danantara, Direktur Strategy and Business Development PT Agrinas Pangan Nusantara, serta Direktur Sales and Distribution PT Agrinas Pangan Nusantara.
Kegiatan peninjauan difokuskan pada empat desa yang menjadi titik implementasi program, yakni Desa Nglundo, Desa Nglawak, Desa Candirejo, dan Desa Wilangan. Di lokasi tersebut, tim melakukan pengecekan langsung terhadap aktivitas koperasi, pengelolaan usaha, ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, dilakukan pula dialog dengan perangkat desa dan masyarakat guna memastikan bahwa koperasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga. Kamis (16/04/2026)
Kedatangan tim peninjau disambut langsung oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari Wakil Bupati Nganjuk, Dandim 0810/Nganjuk, Kapolres Nganjuk, dan Kajari Nganjuk. Kehadiran Forkopimda ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program strategis nasional agar berjalan optimal di lapangan.
Dalam keterangannya, Wakil Bupati Nganjuk menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat yang mampu menjawab kebutuhan warga secara langsung. Ia menekankan bahwa koperasi harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan ekonomi desa.
Sementara itu, Dandim 0810/Nganjuk menyampaikan bahwa TNI siap mendukung dan mengawal penuh pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya, ketahanan ekonomi masyarakat merupakan bagian penting dari ketahanan nasional, sehingga keberadaan koperasi desa harus benar-benar dijaga dan diperkuat.
Kapolres Nganjuk juga menegaskan kesiapan jajaran kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan selama pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat. Ia memastikan bahwa situasi yang aman dan kondusif menjadi faktor utama dalam mendukung kelancaran operasional koperasi di desa.
Di sisi lain, Kajari Nganjuk menekankan pentingnya pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan koperasi. Ia mengingatkan agar seluruh proses berjalan secara transparan dan akuntabel sehingga kepercayaan masyarakat dapat terus terjaga.
Peninjauan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi program berjalan hingga ke tingkat desa. Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat, memperkuat distribusi kebutuhan pokok, serta membuka peluang usaha yang lebih luas bagi warga desa.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta aparat penegak hukum, program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Peninjauan di Kabupaten Nganjuk ini sekaligus menjadi contoh bahwa penguatan ekonomi nasional dapat dimulai dari desa, dengan koperasi sebagai pilar utama dalam membangun kesejahteraan rakyat.
